Obrolan Santai Ekonomi Agribisnis – “Dibalik Kuota Impor Sapi, Strategi atau Konspirasi?”
Sunday May 05th 2013, 7:05 pm
Filed under: CCDD

Obrolan Santai Ekonomi Agribisnis (OBSESI 1)
Rabu, 6 maret 2013
Pukul 19.00 WIB @Agb 202 A
Departemen CCDD HIPMA

“ Dibalik Kuota Impor Sapi, strategi atau konspirasi?”
Oleh : HIPMA IPB, BEM KM IPB, BEM-D IPB, dan BEM FEM IPB
Moderator : Rizkiyan Fajaresa

Latar belakang

Kajian OBSESI terkait dengan kuota impor sapi dilatar belakangi oleh rencana swasembada daging sapi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2014. Rencana ini dinilai beberapa pihak masih amburadul. Swasembada daging merupakan program kerja pemerintah, dimana pemerintah sebagai regulator mampu menyediakan 90 % dari total kebutuhan daging sapi dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari pasokan luar negeri berupa impor sapi bakalan dan impor daging (Ditjenak dan Keswan 2013). Program ini merupakan program lanjutan yang dicanangkan pada tahun 2005 dan 2010. Berdasarkan blue print program swasembada daging 2014, terdapat kegiatan pokok yang dipertajam untuk mencapai program swasembada daging sapi yaitu :

  1. Penyediaan bakalan sapi lokal
  2. Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal
  3. Pencegahan pemotongan sapi betina produktif
  4. Penyediaan bibit sapi lokal
  5. Pengaturan stok daging sapi dalam negeri

Salah satu kebijakan yang diambil dalam mewujudkan swasembada daging sapi yang sedang hangat dikaji adalah pengurangan kuota impor sapi setiap tahun, yang hingga tahun 2012 kemarin dikurangi mencapai 80000 ton atau 14,55 % dari kebutuhan nasional (Ditjenak dan Keswan 2013). Kontroling kebijakan ini sudah jelas seharusnya sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 18 tahun 2009 bahwa penetapan kuota impor ini ada di kementerian pertanian, perdaganga, dan kemeko perekonomian.

Penurunan Impor akibat adanya penerapan kebijakan kuota impor tidak diikuti dengan pasokan dari dalam negeri yang memadai. Hasil sensus sapi yang jadi dasar swasembada tidak meyakinkan semua pihak. Struktur populasi sapi dalam negeri pun tidak dipahami. Situasi ini diduga digunakan sejumlah pihak untuk mengendalikan harga dengan berebut kuota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menemukan banyak penyimpangan dalam kuota impor daging sapi. Data dari Bea Cukai ternyata berbeda dengan data badan karantinanya. Mafia sapi ada di hulu dan hilir. Mereka melakukan kejahatan mulai dari memalsukan dokumen, penghindaran pajak dan bea masuk, pelanggaran kuota, hingga mengubah aturan impor. Akan tetapi, hingga sekarang para pelaku masih bebas berkeliaran.

Kebijakan kuota impor sapi yang diharapkan sebagai langkah awal agar tercapainya target swasembada daging sapi 2014 justru banyak diduga sebagai bagian yang mempersulit target tersebut apabila tidak dikawal ketat. Berikut adalah hasil diskusi terkait kasus tersebut berdasarkan pandangan dari berbagai sudut pandang Lembaga Kemahasiswaan di Institut Pertanian Bogor.

Pandangan Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA)

Mahalnya harga daging sapi lokal dipasaran yang mencapai 90-100 ribu per kg terkait dengan tataniaga daging sapi tersendiri. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur saluran pemasaran belum memadai, sehingga peternak lokal belum mampu memenuhi kebutuhan nasional (85%). Tataniaga merupakan alur pemasaran komoditi pertanian, petani-tengkulak atau pengecer-konsumen. Dalam rantai tsb ada perbedaan harga. Walaupun harga ditingkat konsumen tinggi, tp petani tidak merasakan tinggnya harga tersebut. Hal tersebut disebabkan Tidak adanya wadah yang medistribusikan daging tersebut, infrastruktur belum memadai. Kegiatan pendistribusian daging sapi produk lokal yang sentra produksi ada di daerah timur belum dirasa cukup baik karena sentra konsumsi terbanyak ada di daerah barat. Diperukan upaya menghubungkan lintas daerah tersebut. Kuota impor harus dikurangi. Harga di indonesia sangat tinggi sekali dibandingkan negara lain. Kuota impor yang masuk hanya sampai ditingkat industri dan terjadi penyimpangan. Seharusnya kita dapat meningkatkan produksi lokal agar dapat swasembada daging. Perbedaan tingkat harga yang jauh menyebkan kondisi dilematis indonesia. Di dalam lokal saluran tataaga tidak efektif karena jalu pengiriman sapi dikirim secara utuh, sbaiknya lebih diutamakan daging sapi karena akan meringankan biaya sehingga harga di indonesia akan bersaing di pasar internasional.

Pandangan BEM KM IPB (Kementerian Kebijakan Nasional dan IPB Political Centre)

Berbicara tentang impor maka kita harus liat terkait proporsi kebutuhan dalam negeri dan juga kekuatan produksi dalam negeri. Ketentuan melakukan impor diatur dalam UU No. 18 Tahun 2009 yang mengatur bahwa impor dilakukan apabila pasokan dalam neger belum mencukupi kebutuhan nasional. Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2013, terjad peningkatan pola konsumsi perkapita pertahun di 2012 sampai dengan 2,22 kg/kapita/tahun. Sehingga total konsumsi atau kebutuhan daging nasional sebesar 549.570 ton. Proporsi yang disediakan pemerintah berdasarkan data produksi tahun 2012 sebesar 414.870 ton dan impor 95.020 ton atau 18,64 % impor dan 61,36 % produk dalam negeri. Segingga optimisme dalam mencapai PSDS 2014 dengan melaksanakan roadmap yang telah disusun tetap terjaga.

Selain pengurangan kuota impor daging seharusnya juga diimbangi oleh peningkatan produk lokal yang berwawasan kearifan lokal untuk mencapai produksi optimal dan lestari. Sehingga tujuan akhirnya adalah swasembada yang berkelanjutan dan terciptanya kedaulatan pangan. Peningkatan produksi lokal bukan saja tanggung jawab pemerintah semata. Karena fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator juga regulator. Sedangkan fungsi utama sebenarnya berada di lapang yaitu para peternak, RPH, pengusaha, distrbutor dan juga konsumen.
Pemenuhan lokal daging sapi juga dapat dilakukn melalui pemusatan pada kantong kantong ternak sapi yang terletak pada 20 daerah )Ditjenakeswan, 2012). Daerah kantong-kantong ini tersebar dengan populasi potong yang paling banyak di daerah Jawa Timur sekitar 4,7 juta ekor. Selebihnya berada Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Bali, Lampung dan Jawa Tengah. Jika meninjau keadaan ruang yang tersedia maka pemusatan populasi tersebut mengalami pengurangan ruang karena adanya pertumbuhan penduduk. Selain itu juga terdapat kondisi sistem otonomi yang mengisyaratkan daerah tersebut membuat aturan daerah sendirinya. Seperti di Jawa Timur, Gubernurnya membatasi jumlah daging sapi yang keluar dari Jawa Timur tidak lebih dari 400 ton, berdasarkan penuturan Fauzi Luthan (Direktur Budidaya di Kementerian Pertanian 2013)

Melihat kondisi tersebut maka kondisi ketahanan pangan terutama di sektor peternakan memang sangat rentan . Kondisi impor mendikte kebijakan terhadap pangan dalam negeri. Swasembada daging merupakan sebuah tujuan yang mulia, namun dalam peaksanaaannya seharusnya bukan merupakan slogan saja dibutuhkan keseriusan antar elemen dalam mengedepankan kepentingan bangsa. Oleh karena itu harus adanya konsep kerja sama dalam penyusunan konsep antara pemerintah pusat, daerah, pengusaha, akademisi, asosiasi peternak dan juga importir.
Pandangan Departemen Kajian Strategis dan Advokasi BEM FEM IPB 2013

Kebijakan impor daging sapi tahun 1980an yang mengakibatkan proporsi pemenuhan daging sapi di Indonesia sebesar 70% dari domestic dan 30% dari luar negeri. (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2011). Maka pemerintah mengadakan Program Swasembada Daging yang awalnya diadakan pada tahun 2004, kemudian direvisi menjadi Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2010, dan diperbaharui lagi untuk target 2014. Swasembada daging sapi yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan daging sapi dengan proporsi sebesar 90% berasal dari domestic dan 10% dari luar negeri (Ditjenak dan Keswan, 2013). Untuk mengejar target PSDS 2014 ini maka dibuatlah suatu kebijakan pengurangan kuota impor setiap tahunnya yang hingga tahun 2012 kemarin dikurangi menjadi 80000 ton atau 14,55% dari kebutuhan nasional (Ditjenak dan Keswan 2013).

Kondisi pada saat ini adalah hanya tersedia 14,8 juta ekor sapi potong (BPS 2011). Namun proporsinya lebih banyak untuk sapi ternak betina sekitar 68% dan ternak dewasa hanya 6.611.880 ekor dengan keberhasilan kelahiran sebesar 20% dan tingkat pertumbuhan sekitar 5% (Ditjenak dan Keswan 2013). Hal ini merupakan suatu ketimpangan mengingat populasi sapi jantan dewasa yang boleh dipotong sangat minim. Menurut Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2013, terjadi peningkatan pola konsumsi per kapita pertahun yang sampai tahun 2012 dari 1,9 kg/kapita/tahun menjadi 2,22 kg/kapita/tahun. Sehingga total konsumsi atau kebutuhan daging nasional Indonesia sebesar 549.570 ton. Karena kelangkaan inilah maka pada akhir tahun 2012 harga daging melonjak menjadi 9,76 dollar AS.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyukseskan program swasembada daging sapi ini selain dengan cara pengurangan kuota impor daging yang harus dilakukan secara bertahap, pemerintah juga harus memberikan insentif-insentif kepada peternak domestik yang mencapai 6,7 juta orang. Selain itu juga pemerintah sebaiknya melakukan kegiatan produksi dari hulu ke hilir daging sapi ini dilakukan pada satu lokasi untuk mengefektifkan produksi daging sapi itu sendiri dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam transportasi distribusi daging sapi karena salah satu kendalanya adalah jarak sentra produksi daging sapi dengan daerah yang permintaannya tinggi seperti di daerah ibu kota dan sekitarnya.

Pandangan Departemen Politik Kajian Strategi BEM Fakultas Peternakan IPB

Terkait dengan isu yang terjadi akhir-akhir ini mengenai keluhan dari para pedagang makanan olahan daging sapi yang mengeluhkan bahwa tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp.100.000/kg. Hal ini disebabkan kejadian menurunnya ketersediaan daging dalam negeri akibat adanya adanya pembatasan kuota impor daging sapi. Kejadian tersebut merupakan hal yang sangat dipertanyakan karena Disjenak berkali-kali meyakinkan bahwa stok sapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri cukup. Perhitungan data dengan sejumlah asumsi pun menyimpulkan bahwa ketersedian sapi dalam negeri cukup sehingga sangat tidak relevan apabila terdapat pernyataan bahwa ketersediaan daging sapi menurun, melihat produksi sapi dalam negeri meningkat tiap tahunnya, terbukti dengan semakin berkembangnya industri Feedloter di Indonesia.

Kenaikan harga daging sapi ini mungkin saja hanya sebatas rekayasa dari gerakan sebagian pihak yang mendorong tuntutan kenaikan impor. Namun hal ini tidak serta merta menjadikan adanya kucuran kuota impor yang mereka inginkan.

Masyarakat bahkan beralih ke daging lokal walaupun banyak komplain mengena kualitas daging lokal tersebut. Kasus suap yang terjadi mungkin adalah plan B agar keran kuota impor untuk perusahaan importr dapat mengalir.

Hasil diskusi OBSESI I

Berdasarkan pemaparan dan diskusi terkait dengan swasembada daging sapi dan kebijakan kuota impor daging sapi oleh HIPMA, BEM KM IPB, BEM FEM IPB, BEM FAPET IPB beserta seluruh peserta OBSESI I yang merupakan mahasiswa dari lintas departemen di IPB maka disepakati beberapa usulan solusi terkait dengan kasus yang dibahas :

  1. Perbaikan koordinasi pemerintah pusat (seluruh kementerian terkait dengan kebijakan ) dan juga pemerintah daerah
  2. Peningkatan produksi dan populasi ternak yang berbasis pendampingan, kemitraan, dan juga penjaminSSan harga terhadap peternak karena fluktuasi harga ternak yang sangat tidak menentu
  3. Memperbaiki sistem distribusi, mengefektifkan rantai pasokan yang ada, kemudian perlindungan harga daging sapi agar terciptanya ketahanan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyrakat.
  4. Solusi agar tidak terjadi suap adalah transparasi sistem impro dengan mekanisme lelang yang diseleksi oleh pihak kementerian perdagangan yang memiliki integritas tinggi.
  5. konsep kerja sama dalam penyusunan konsep swasembada antara pemerintah pusat, daerah, pengusaha, akademisi, asosiasi peternak dan juga importir.
  6. Pemberian insentif kepada para peternak lokal dan pengintegrasian sistem hulu-sistem hilir komoditas sapi.

Thank you For your Coming

See you in OBSESI 2 bersama D’Entre
dalam Kajian Kewirausahaan ,
Just for You Agb’ers…!
Thank you For your Coming

 

 

 



Temu Bisnis Poktan Hurip, Lapis Bogor, dan BrownCo
Sunday May 05th 2013, 6:45 pm
Filed under: D'Entre

Sabtu, 20 April 2013 telah dilaksanakan acara temu bisnis di desa binaan HIPMA  Desa Cikarawang tepatnya di kediaman pak Ahmad Bastari . Acara ini diinisiasikan oleh kerjasama antara D’Entre dan D’Soul dengan tim PKMP dengan judul “Pendekatan Structure, Conduct,dan Performance (SCP) : Upaya Ketahanan Pangan Dalam Pengembangan Komoditas Ubi Jalar di Kelompok Tani Hurip”. Acara ini bertemakan “Pembangunan Agribisnis Pedesaan berbasis SCM (Supply Chain  Management)”. Tujuan dari inisiasi acara  temu bisnis ini adalah untuk memberikan akses kepada produsen tepung ubi di Kelompok Tani Hurip Desa Cikarawang untuk membangun perekonomian pedesaan melalui jalur kemitraan.

Adapun mengenai deskripsi kegiatan temu bisnis ini adalah sebagai berikut :

  1. Penyampaian materi dalam betuk diskusi antara moderator dan pembicara (talkshow) yang dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipimpin oleh moderator.
  2. Acara bersifat informal sehingga pembicara baik pihak perusahaan ataupun calon mitra dapat aktif dalam menggali informasi serta potensi yang dimiliki masing-masing pihak.

Acara ini dihadiri oleh 50 orang dengan komposisi 2 orang dosen departemen Agribisnis yaitu Dr. Ir. Dwi Rachmina M.Si sebagai moderator acara dan juga selaku dosen pembimbing PKMP serta Bapak Feryanto W. Karo-Karo SP., M.Si sebagai pembicara yang akan menjelaskan eksistensi HIPMA dalam membina desa tersebut. Selain itu, juga diundang 2 perusahaan mitra yaitu Pak Sigit sebagai owner BrownCo dan Ibu Nanda sebagai manager perusahaan Lapis Talas Bogor sebagai narasumber yang akan mempertimbangkan kemitraan yang kelak akan dijalin bersama. Kedua perusahaan tersebut akan berunding dengan Pak Ahmad selaku produsen tepung ubi agar pemasran tepung ubi dapat masuk ke kedua perusahaan tersebut sehingga menjadi mitra yang saling menguntungkan. Selain narasumber dari dosen dan para pengusaha ada pula 5 orang Tim PKMP yang mempresentasikan hasil kegiatan penelitiannya yang membuktikan bahwa adanya kebutuhan produsen tepung ubi akan kemitraan. Acara ini dipandu oleh MC yaitu ketua HIPMA Angga Cahyo Utomo dan diramaikan oleh 22 anggota kelompok tani hurip serta 18 pengurus HIPMA.

Target dari acara temu bisnis ini adalah sebagai berikut:

  1. Calon mitra dapat memahami rencana perusahaan dan kriteria yang dibutuhkan perusahaan.
  2. Perusahaan dapat mengetahui potensi yang dimiliki oleh calon mitra
  3. Dapat terjalin kerjasama antara perusahaan dan produsen tepung ubi

Adapun mengenai hasil dari acara temu bisnis ini adalah sebagai berikut:

  1. Pak Ahmad sebagai produsen tepung ubi menyatakan kesiapannya dalam memenuhi kebutuhan tepung ubi yang akan diminta oleh kedua perusahaan jika memang kemitraan nantinya bisa berjalan karena daerah desa Cikarawang yang memiliki potensi budidaya ubi jalar yang besar setiap tahun rata-rata dihasilkan +/- 1.300 ton ubi jalar..
  2. Kedua perusahaan tersebut secara lisan menyatakan sepakat untuk menjalankan kemitraan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, kedua perusahaan siap membantu pemasaran produk olahan tepung ubi yang dibuat secara mandiri oleh anggota kelompok tani dan ibu-ibu KWT dengan cara bisa menjualkan produk-produk di outlet kedua perusahaan baik BrownCo dan Lapis Talas Bogor. Adapun mengenai kemitraan pak Ahmad sebagai supplier tepung ubi sebagai bahan baku produk yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut belum bisa dilakukan pada jangka pendek ini karena pihak perusahaan belum ada rencana dalam diversifikasi bahan baku menjadi tepung ubi sehingga baru bisa dijalankan pada jangka panjang.
  3. Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika produk olahan buatan ibu2 KWT yang akan dikomersialkan yaitu Kemasan, Harga, dan Rasa.
  4. Pengembangan dalam pemasaran tepung ubi ini tidak berhenti pada acara temu bisnis ini saja, namun dalam pengembangannya poktan huriplah yang harus membantu diri mereka sendiri yaitu dengan mandiri bisa membuat suatu unit bisnis yang menguntungkan dan propektif.
  5. HIPMA sebagai mitra yang menunjang, dapat membantu dan memfasilitasi mereka dengan melakukan program-program selanjutnya yang fokus pada pengembangan bisnis-bisnis yang berkemungkinan bisa dilakukan oleh desa tersebut dan juga bisa memberikan manfaat kepada HIPMA itu sendiri dengan kemitraan bisnis dengan mereka. Sehingga selain menjalankan misi sosial juga ada kegiatan komersil yang menguntungkan seluruh pihak.